REKOMENDASI & DEKLARASI KONGRES KOPERASI III 2017

DEKLARASI MAKASSAR

KONGRES KOPERASI III 12 – 14 JULI 2017
HOTEL GRAND CLARION – MAKASSAR

MUKADDIMAH

Mencermati dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara serta situasi kondisi kehidupan rakyat yang masih menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan ekonomi, maka Gerakan Koperasi Indonesia merasa perlu untuk melakukan langkah sistematis, strategis dan menyeluruh dalam rangka membangun kehidupan rakyat melalui koperasi secara merata dan berkeadilan.

Berdasar tujuan nasional dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya tujuan untuk MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM, mendalami filosofi kehidupan berbangsa dan bernegara pada PANCASILA khususnya Sila Kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” dan Sila Kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Maka membangun kehidupan rakyat Indonesia yang adil dan makmur harus di lakukan oleh segenap elemen bangsa, melalui semangat dan jiwa kebersamaan serta kegotong-royongan sebagai budaya luhur kehidupan berbangsa.

Setelah mendengarkan paparan materi dari berbagai narasumber dan pendalaman dari seluruh peserta Kongres Koperasi ke-3 yang berlangsung dari tanggal 11-15 Juli 2017 di Kota Makassar, maka kami bersepakat untuk menyatakan hasil-hasil Kongres Koperasi dengan nama DEKLARASI  MAKASSAR sebagai berikut:

  1. Melakukan reformasi, revitalisasi dan modernisasi Koperasi Indonesia yang sesuai dengan jatidiri koperasi serta kearifan lokal.
  2. Mendorong Pemerintah dan MPR untuk kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan penjelasannya serta melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab melalui sistem perekonomian yang berkeadilan.
  3.  Mendesak kepada Pemerintah untuk melakukan langkah-langkah pemerataan dan menjembatani kesenjangan antar wilayah, sektor, dan
    kelompok pendapatan melalui pembangunan infrastruktur, fisik dan sosial, serta reformasi agraria dan energi, termasuk redistribusi aset
    serta lahan yang wajib melibatkan peran serta Koperasi.
  4. Mendesak kepada Pemerintah untuk segera menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perkoperasian dan menyusun Undang-Undang
    Perekonomian Nasional yang menempatkan BUMN, BUMS dan Koperasi dalam kedudukan yang setara.
  5. Meyakini bahwa koperasi sebagai lembaga ekonomi yang sesuai dengan tata kehidupan di pedesaan diharapkan mampu menjembatani
    kesenjangan ekonomi, karena hanya Koperasi-lah yang mampu membangun nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Download Versi PDF (RESMI)

Rekomendasi Kongres Koperasi Ke-3 Tahun 2017

B. INTERNAL

  1. Perlu upaya strategis dan sistematis bagi gerakan koperasi untuk melakukan modernisasi manajemen dan integrasi usaha vertikal koperasi berbasis IT,sehingga koperasi mampu mengelola usahanya secara korporasi;
  1. Gerakan Koperasi segera melakukan konsolidasi, integrasi bisnis, permodalan, dan pengembangan SDM untuk mewujudkan produktivitas efesiensi usaha sehingga koperasi mempunyai daya saing;
  1. Gerakan koperasi mendorong para pelaku usaha BUMN, Swastadan Koperasi untuk bersama-sama memperkuat kemitraan usaha yang berkeadilan dalam rangka mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi;
  1. Memperkuat koperasi yang bergerak disektor riil khususnya bidang pertanian termasuk merevitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan dan energi di Pedesaan;
  1. Mempercepat terwujudnya Bank Koperasi dengan menempatkan koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit sebagai tulangpunggung (backbone), sehingga bank koperasi menjadi milik gerakan koperasi;
  1. Mendesak seluruh insan gerakan koperasi dilegislatif untuk mengusulkan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam bentuk GBHN, yangsistem penyusunannya menjadikan Koperasi sebagai Pilar Negara;
  1. Gerakan koperasi segera menyusun rancangan pembentukan lembaga penjaminan simpanan koperasi (LPSK) khususnya bagi penjaminan simpanan/tabungan anggota koperasi sektor simpan pinjam/kredit;

B. EKSTERNAL

  1. Dekopin mendesak pemerintah dan DPR RI untuk;
    1. Mempercepat penyelesaian RUU Perkoperasian;
    2. Mengamandemen UU Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya yang berkaitan dengan status kelembagaan BUMDES berbadan hukum koperasi untuk menjamin demokrasi dan kedaulatan ekonomi desa
    3. Mengamandemen UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara supaya Kementerian Koperasi dikembalikan pada fungsi Kementerian Teknis;
  2. Mendesak pemerintah melakukan:
    1. Pemutihan/Penghapusan KUT;
    2. Mempertegas aturan kepemilikan asset koperasi  yang berasal dari bantuan pemerintah seperti Gudang Lantai Jemur dan Kios (GLK), Pusat Pelayanan Koperasi (PPK), Rice Milling Unit (RMU) dan asset lainnya;
  3. Mendesak pemerintah melakukan redistribusi asset terutama lahan yang semula dikuasai oleh perusahaan konglomerasitertentu, kearah tata kepemilikan asset dan lahan yang berkeadilan berbasis koperasi;
  4. Mendesak pemerintah dan DPR RI untuk melakukan perubahan realokasi anggaranuntuk pembangunan ekonomi melalui koperasi supaya diberikan bobot yang sama dengan alokasi anggaran pendidikan, pertahanan, kesehatan, karena kekuatan ekonomi negara menjadi kekuatan dominan untuk mewujudkan Tri Sakti Bung Karno yang dijabarkan dalam Nawacita Presiden Joko Widodo;

  5. Pemerintah wajib memfasilitasi Sistem pendidikan yang mampu membangun karakter  kebersamaan dan kegotongroyongan serta meningkatkan kualitas pengelola koperasi Indonesia melaluipendidikan formal serta Nonformal;
  6. Mendesak pemerintah untuk membuka kesempatan luas bagi koperasi dalam mewujudkan sistem logistik dan distribusi nasional kebutuhan pokok dan sarana produksi sebagai hak ekslusif bagi koperasi untukmenjamin stabilitas pasokan dan harga;
  7. Mendorong pemerintah melakukan amandemen atas peraturan perundang-undangan tentang perpajakan untuk mewujudkan rasa keadilan pajak bagi koperasi;
  8. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan fungsi pengelolaan TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kepada koperasi perikanan dan nelayan sehingga mewujudkan kedaulatan ekonomi nelayan;
  9. Gerakan Koperasi Indonesia mendukung dan memanfaatkan program pemerintah membangun tol laut, serta mengembangkan kegiatan usaha pelayaran rakyat (Koperasi Pelayaran Rakyat/Kopelra) yang digerakan koperasi sebagai bagian integral dari poros maritim dan pemerataan pertumbuhan ekonomi antar kawasan;
  10. Mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengeluarkan kebijakan membatasi penguasaan ritel modern oleh non koperasi berdasarkan pembatasan wilayah pendirian dan mendorong kewajiban kemitraan perusahaan ritel modern non koperasi kerjasama dengan koperasi dalam rangka pemerataan dan pendapatan masyarakat

DOWNLOAD VERSI PDF (RESMI)

MATERI KONGRES KOPERASI III 2017

[KLIK GAMBAR BERIKUT UNTUK DOWNLOAD MATERI]