Awesome Image

bank bukopin

Dekopin Pusat

Dekopin Ingin Mayoritas Saham Bukopin Dimiliki Pemerintah dan Induk Koperasi

Dewan Koperasi Indonesia menyampaikan aspirasinya terhadap proses penyehatan PT Bank Bukopin Tbk. yang masih berjalan saat ini.

Wakil Ketua Umum Dekopin Ferry Juliantono mengatakan pihaknya berharap agar pemerintah bersama induk-induk koperasi mempunyai peran dan menjadi pemilik saham mayoritas di Bank Bukopin.

"Karena secara historis, Bank Bukopin didirikan oleh pemerintah dan induk-induk koperasi dalam rangka untuk membantu pembiayaan koperasi dan usaha kecil menengah," kata Ferry dilansir Antara, Jumat (24/7/2020).

Ferry mengatakan seharusnya kepentingan nasional mendapat prioritas untuk dapat menjadi pemilik saham mayoritas Bank Bukopin.

 

Oleh karena itu, Ketua Umum Induk Koperasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Inkoppas) itu mengharapkan adanya pembatalan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Bank Bukopin.

Menurut rencana, RUPSLB tersebut akan menyetujui pembelian saham mayoritas Bank Bukopin kepada KB Kookmin Bank Co Ltd.

"Selain itu, kami mendesak agar kembali digelar RUPS Bank Bukopin, yang agendanya adalah membuka kembali opsi, pemerintah dan induk-induk koperasi diprioritaskan untuk membeli saham Bank Bukopin," ujarnya.

Ferry bahkan menjanjikan bahwa gerakan koperasi di Indonesia siap untuk memobilisasi dana untuk membantu persoalan likuiditas Bank Bukopin yang sempat bermasalah.

Menurut dia, hal itu patut dilakukan karena bank tersebut merupakan salah satu aset nasional yang telah mempelopori pendirian gerakan koperasi, khususnya kalangan induk koperasi bersama pemerintah.

Adapun, Bosowa Corporindo, yang masih menjadi pemilik saham mayoritas, juga mempertanyakan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait pengambilalihan Bank Bukopin.

Dalam surat itu, otoritas meminta Bosowa memberikan kuasa khusus kepada tim teknis dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. untuk mengikuti pelaksanaan RUPSLB.

Salah satu agenda RUPSLB tersebut adalah rencana Bank Bukopin untuk melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD) atau private placement.

Share: