Awesome Image

Aksi

Lantik 150 Kades, Bupati Serang Ingatkan Pengelolaan Dana Desa

Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah melantik 150 kepala desa (kades) terpilih periode 2019-2025 di lapangan Tennis Indoor Setda Kabupaten Serang. Dalam pelantikan tersebut, Tatu pun menyampaikan beberapa pesan khusus antara lain meminta para kades secepatnya melakukan konsolidasi untuk membangun desa bersama dengan seluruh elemen di masyarakat.

"Tadi juga saya sampaikan pada pilkades, ada perbedaan dalam pemilihan calon, masyarakat yang terbelah agar segera disatukan kembali. Tidak boleh ada perpecahan karena harus segera membangun desa bersama-sama," kata Tatu dalam keterangan tertulis, Kamis (26/12/2019). 

Tatu juga mengatakan seluruh kades terpilih setelah dilantik diberikan waktu selama tiga bulan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) yang harus dilakukan secara bersama.

"Waktu tiga bulan ditunggu, karena untuk pembangunan desa dasarnya dari RPJMDes. Jadi setelah kades terpilih pembangunan di desa bisa berjalan lancar," ujarnya.

Terkait adanya kemungkinan tindakan korupsi terhadap dana desa, Tatu mengimbau para kades agar melaksanakan tugas sesuai aturan yang berlaku.

"Di Kabupaten Serang ini pengelolaan keuangan desa itu sudah tersistem, jadi kalau para kepala desa patuh, insyaallah mereka selamat. Tapi ketika mereka menyimpang ada konsekuensi secara pribadi dan ujungnya ke ranah hukum. Saya berharap tidak terjadi (tersangkut masalah hukum) terhadap 150 kepala desa yang baru dilantik ini," jelasnya.

Sementara itu, terkait empat desa yang masih sengketa dalam pilkades, Tatu yang didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Serang Rudi Hartono membenarkan. Tatu mempersilakan kepada calon kades yang belum puas untuk membawa ke ranah hukum. Meski demikian, pelantikan harus tetap dilaksanakan. 

"Sengketa pilkades bukan lagi ranahnya pemda, tapi di pengadilan. Itu hak calon, silakan bila memang belum puas hasil pilkades," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rudi menambahkan pilkades yang masih bersengketa sudah dilaksanakan pleno dan dirapatkan bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Serang. Bagi calon yang belum puas, dipersilahkan untuk menggugat ke jalur hukum.

"Kalau setelah ke jalur hukum penggugat menang, biasanya pengadilan memerintahkan kepada bupati untuk memberhentikan kepala desa yang baru dilantik, dan diangkat Pjs (pejabat sementara). Kemudian dilaksanakan kembali pilkades pada tahun 2021 mendatang," terang Rudi. 

Tanpa menyebut nama desa, Rudi mengungkapkan pihak yang bersengketa berada di Kecamatan Kramatwatu, Petir, Cikeusal, dan Pabuaran.

Share: